MRP dan DPRP Sebaiknya Fasilitasi Pertemuan Para Tokoh Papua untuk Meredam Pendukung LE

KEEROM – Gubernur Papua Lukas Enembe hingga kini belum bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur dua periode tersebut dikabarkan belum bisa memenuhi panggilan lembaga antirasuah tersebut dengan alasan sakit.

Sementara itu, di rumah kediaman Lukas Enembe di Koya Tengah, Jayapura, masih terdapat ratusan orang pendukung Lukas yang berjaga-jaga, lengkap dengan senjata tradisional seperti tombak, parang, panah, dan kampak. Mereka mengklaim, penetapan tersangka gubernur Papua dalam kasus korupsi sebagai ‘kriminalisasi’ dan ‘politisasi’.

Sementara menurut KPK, penetapan Tersangka kepada Lukas Enembe berdasarkan fakta, bahwa ada ketidakwajaran dalam penggunaan uang yang jumlahnya mencapai ratusan miliar dalam dua belas hasil analisis PPATK.

Menanggapi perkembangan kasus Lukas Enembe tersebut, seorang tokoh adat dari Kabupaten Keerom, Provinsi Papua,Servo Tuamis meminta kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mencari jalan keluar terbaik, guna mengatasi persoalan yang sedang melilit Gubernur Lukas Enembe.

“MRP dan DPRP agar melakukan pendekatan dengan tua-tua adat dari daerah gunung, dari Wamena, Tolikara, serta tokoh-tokoh Papua lainnya di Jayapura, untuk membuat kesepakatan tertulis, baru kemudian Bapak Lukas diperiksa, supaya tidak ada korban jiwa,’’ usul Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis.

Menurut Servo, langkah itu sangat mungkin dilakukan mengingat tokoh-tokoh yang duduk di kedua lembaga pilihan rakyat itu banyak berasal dari wilayah pegunungan sehingga mereka akan mudah berkoordinasi.

“Anggota yang duduk di dua Lembaga ini kita yang pilih, mereka juga harus punya tanggung jawab. Mereka jangan duduk diam saja, menunggu sampai terjadi bentrokan,” usul Servo.

Jika pendekatan dengan tua-tua adat dan tokoh-tokoh Papua ini berhasil dilakukan, imbuh Servo, maka KPK tidak perlu harus melakukan upaya paksa yang dapat berakibat menimbulkan korban jiwa.

“Kalau timbul korban jiwa, nanti LSM lain akan campur tangan, nanti bisa meluas,’’ ungkap Servo khawatir.

Servo sepakat dengan tokoh-tokoh Papua lainnya yang menginginkan agar proses hukum terhadap dugaan korupsi bapak Lukas Enembe dilanjutkan hingga tuntas oleh KPK,sampai ada kepastian hukum LE bersalah atau tidak

“Proses hukum itu untuk perbaikan supaya ke depan siapapun jadi pemimpin, jangan menjalankan hal-hal yang tidak bagus, dan rakyat bisa menikmati pembangunan ini dengan baik,”’ harap Servo.[*]

Hubungi Bagian Redaksi / Iklan di Whatsapp Center 08999208174

Baca Juga : SEEKOR HARIMAU SERANG DOKTER HEWAN DI TAPSEL (MEDIAPATRIOT.CO.ID)

Baca Juga : KODIM 0504 /JAKARTA SELATAN BERSAMA HIPMI GELAR BAKTI SOSIAL DAN VAKSINASI (BERITAMPI.COM)

Sejarah Berdirinya Media Online Nasional www.mediapatriot.co.id

Media Online Nasional www.mediapatriot.co.id didirikan oleh Hamdanil Asykar pada tanggal 27 Maret 2012 di Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No.220G Bulak Kapal Bekasi Timur dan Berbadan Hukum PT. GABUSELA (PT. GALIBUMI SEKAR LANGIT).

Namun dengan adanya peraturan baru dari Dewan PERS harus berbadan Hukum PT dibidang khusus Media maka dibuatlah PT baru dengan nama PT. MEDIA PATRIOT INTERNASIONAL dengan alamat yang sama.

Hamdanil Asykar selaku pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi Media Online Nasional www.mediapatriot.co.id sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di PWI Bandung Jawa Barat dengan Tingkat Muda dan segera mengikuti jenjang berikutnya yaitu Madya dan Utama sebagai syarat mutlak Pemimpin Redaksi Media Online harus sudah mengikuti UKW sampai tingkat utama.

Nilai DA 57 dan PA 36 media online nasional www.mediapatriot.co.id otomatis mempunyai harga iklan / backlink yang tinggi yaitu Rp.5.000.000,- (NEGO) / Tayang.

Di ulang tahunnya yang ke 10 mulai tahun 2022 media online nasional www.mediapatriot.co.id memberikan apresiasi kepada para pengusaha UMKM mendapatkan diskon iklan / backlink mulai dari 10% sampai 90% sehingga bisa memberikan Brand kepada semua UMKM bisa dikenal keseluruh Indonesia bahkan ke mancanegara. (REDAKSI)

UCAPAN DARI BERBAGAI INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA :