BANGGAI, MPI_Pelayanan kesehatan, pupuk bersubsidi dan pendidikan menjadi perhatian utama panitia khusus (pansus) DPRD Banggai atas LKPJ Bupati Banggai akhir TA 2021.
Hal ini terungkap pada rapat paripurna DPRD Banggai dengan agenda penyampaian hasil kerja pansus atas LKPJ Bupati Banggai akhir TA 2021, Selasa (26/04/22), yang dipimpin langsung Ketua DPRD Banggai Suprapto.
Tercatat ada sebelas rekomendasi pansus atas LKPJ akhir TA 2021 yang dibacakan juru bicara pansus Hasman Balubi pada paripurna tersebut.
Yakni (1) penyerapan anggaran terkait infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat dilakukan secepatnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai diminta lebih tegas dalam melaksanakan evaluasi terhadap perangkat daerah yang minim serapan anggarannya.
(2) Terkait pembangunan Puskesmas Nuhon Pemkab Banggai diharapkan dapat melanjutkan pembangunannya lewat momentum perubahan anggaran tahun 2022.
(3) Pemkab Banggai diminta mempertimbangkan untuk melanjutkan pembangunan Puskesmas Toili melalui dana APBD perubahan tahun 2022.
(4) Pemkab Banggai diharapkan dapat membangun kerjasama dengan klinik-klinik yang ada di Kota Luwuk sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara lebih maksimal.
(5) Pemkab Banggai melalui Dinas TPHP diharapkan agar dapat mengalokasikan dana untuk pembiayaan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
(6) Pemkab Banggai diminta untuk lebih memperketat pengawasan terhadap pupuk bersubsidi.
(7) Terkait permasalahan tenaga guru yang tidak merata, Pemkab Banggai diminta segera mencari solusi sehingga tidak terjadi kesenjangan pendidikan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.
(8) Pemkab Banggai diminta dapat menambah dan menggunakan dana pendidikan khusus untuk memperbaiki kondisi bangunan fisik sekolah di Banggai yang masih sangat memprihatinkan.
(9) Pemberian bantuan kepada masyarakat Kabupaten Banggai diharapkan dapat mengacu dan didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
(10) Pemkab Banggai diminta segera mempertimbangkan pembangunan rumah singgah Dinas Sosial bagi pengamen yang saat ini marak di Kota Luwuk.
Dan (11) bantuan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk bibit ternak sapi bali agar dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.(dewi)
